REGIONAL

Pernikahan Putra Presiden Joko Widodo

Rencana Pernikahan Kaesang dan Erina Dalam Waktu Dekat

 

Pernikahan Putra Presiden : Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono merencanakan menggelar pernikahan pada Desember 2022. Hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian untuk lokasi dan tanggalnya. Kedua calon mempelai Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pun memamerkan foto prewedding dengan latar belakang Stadion Manahan Solo.

 

Di foto prewedding keduanya mengenakan jersey lengkap dengan nomor punggung. Kaesang mengenakan jersey dengan nomor punggung 12. Sedangkan Erina mengenakan nomor punggung 10.

 

Pernikahan Putra Presiden : Konfirmasi Pihak Hotel Royal Ambarrukmo

 

Pernikahan Putra Presiden Kaesang

 

Sementara itu, General Manager Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta Herman Courbois menyampaikan belum mendapatkan informasi jelas. Apakah nantinya untuk pernikahan Kaesang dengan Erina akan menggunakan Pendopo Royal Ambarrukmo.

 

"Saya belum dapat (informasi). Katanya dalam minggu ini mau ada meeting di Jakarta untuk memutuskan," ucapnya. Saat ini, Herman Courbois masih menunggu informasi kepastian. Kemungkinan setelah rapat di Jakarta, baru akan ada kepastian.

 

"Saya mesti nunggu kabar dari sana. Insya Allah kalau mereka memutuskan jadi di Ambarrukmo ya Insya Allah saya dikabarin gitu aja," ungkapnya. Menurut Herman Courbois, untuk Desember 2022 belum ada yang booking untuk menggunakan Pendopo Royal Ambarrukmo. "Sementara belum ada, acaranya belum ada yang booking juga, sementara masih aman. Kalau memang jadi kita akan mempersiapkannya dengan matang. Tapi setahu saya masih antara pendopo (Royal Ambarrukmo) atau UGM," pungkasnya.

 

Prediksi Netizen Tanggal Pernikahan Kaesang dan Erina

 

Netizen ramai menghubungkan nomor punggung tersebut dengan tanggal Pernikahan pasangan ini. Bisa saja merupakan kode tanggal dan bulan pernikahan keduanya. Melihat dari angka tersebut, kemungkinan tanggal 10 dan bulan 12 atau Desember.

 

Kepala Kemenag Sleman Sidik Pramono mengatakan, mendapatkan informasi pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono pada 10 Desember 2022. Sidik menyampaikan telah mengecek ke KUA Mlati dan KUA Depok. Sampai saat ini kedua calon mempelai belum juga mendaftar. Sedangkan untuk batas pendaftaran maksimal 10 hari sebelum hari H pernikahan.

 

"Tapi belum mendaftarkan di KUA, baik Mlati maupun Depok. (Biasanya Pendaftarannya) 10 hari kerja sebelumnya (sebelum hari H)," ucapnya. Terkait dengan penghulu, lanjut Sidik belum bisa memastikan. Namun penghulu bisa saja dari KUA Mlati atau KUA Depok." ungkapnya.

 

Sumber : https://kompas.com/

Putri Candrawathi

Putri Candrawarthi Mengajukan Eksepsi Namun Di Tolak

Jaksa Penuntut Umum Jakarta Selatan Menolak Pengajuan Eksepsi Putri Candrawarthi

 

JAKARTA,  - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan minta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang sudah dipersembahkan penasihat regulasi Putri Candrawarthi.

 

Adapun Putri yaitu terdakwa kasus penghilangan nyawa orang lain berencana kepada Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. “Menolak semua dalil eksepsi atau nota keberatan dari pensihat regulasi terdakwa Putri Candrawathi,” kata jaksa Erna Nurmawati dalam persidangan yang berlangsung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2022).

 

Kecuali itu, jaksa juga minta majelis hakim mendapatkan surat dawkaan penuntut biasa nomor register perkara PDM-246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 oktober 2022 sebab sudah memenuhi faktor formil dan meteriil.

 

“Mengucapkan pemeriksaan terdakwa Putri Candrawarthi konsisten berlanjut menurut surat dakwaan nomor register perkara PDM-246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 oktober 2022,” kata jaksa. “Mengucapkan Putri Candrawathi konsisten berada saat dalam tahanan,” sebutnya melanjutkan.

 

Sebelumnya, kuasa regulasi Putri Candrawathi mengukur, penuntut biasa memungkiri keterangan psikologi forensik seputar keadaan mental Putri atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi  rumah Magelang.

 

Penampilan Putri Candrawarthi Dalam Persidangan

 

Putri Candrawathi

 

"Dengan pengesampingan fakta yang krusial oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaan hal yang demikian bisa mengaburkan momen kekerasan seksual yang dlaksanakan Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap terdakwa Putri Candrawathi," sebut kuasa regulasi Putri, Novia Gasma, membacakan eksepsi dalam persidangan PN Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022).

 

Dalam eksepsinya, Putri mengucapkan, kekerasan seksual yang terjadi  Magelang telah terkonfirmasi menurut sebagian bukti. Bukti yang pertama yaitu keterangan Putri yang sudah persembahkan dalam berita acara permeriksaaan (BAP) tanggal 26 Agustus 2022.

 

Lalu, hasil pemeriksaan psikologi forensik Nomor 056/EHPPF/APSIFOR/IX/2022 tertanggal 6 September 2022. Kemudian, keterangan psikolog Reni Kusumo Wardhani dalam BAP-nya tanggal 9 September 2022, dan bukti pedoman atas bukti tak segera (circumstantial evidence) yang menandakan keadaan Putri tak berdaya di depan kamar mandi lantai 2.

 

Dalam pemeriksaan oleh psikolog hal yang demikian, ia peroleh berita yang tetap dari Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo. "Sumber berita yang tetap dari Putri dan Ferdy Sambo, berdasarkan Putri Candrawathi sudah terjadi kekerasan seksual hal yang demikian. Yaitu suatu perbuatan yang tak duga serta tak kehendakinya yang berdasarkan Putri Candrawathi laksanakan oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat," sebut Novia.

 

Jalannya Sidang Lanjutan Ferdy Sambo

 

Kecuali itu, menurut pemeriksaan, temukan adanya keadaan psikis yang buruk pada Putri berupa simtom depresi dan respon stress berat yang akut. Dari integrasi hasil percobaan, tak ada indikasi ke arah malingering atau tak melebih-lebihkan keadaan psikis yang dialami).

 

"Info yang persembahkan Putri Candrawathi yang berdasarkan Putri Candrawathi  mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat. Berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel," ujar kuasa regulasi.

 

Pengabaian keterangan-keterangan hal yang demikian oleh Jaksa, kata Novia, mencederai aspek esensial surat dakwaan. Meskipun, surat dakwaan yaitu dasar atau landasan dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana. Serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim.

 

Lebih dari itu, menyebabkan tak tercapainya rasa keadilan bagi seluruh pihak, bagus bagi terdakwa maupun korban. "Menurut uraian hal yang demikian, perlu pertanyakan mengapa Penuntut Lazim tak menguraikan dan malah menghilangkan beberapa rangkaian momen penting. Sehingga rangkaian momen hal yang demikian tak utuh dan komplit," ujar Novia. (Kompas.com)